Page 2 - RAP2020

4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan

Senada dengan visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan

Negeri Palangka Raya merupakan salah satu badan peradilan tingkat
pertama yang telah berkomitmen untuk mewujudkan good governance

tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan melalui penguatan-

penguatan di semua area perubahan, salah satunya adalah
penguatan sumber daya manusia melalui diklat kepemimpinan dan

Pengawas ini.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan terhadap pola pikir dan budaya kerja

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan

(business proses), dan sumber daya manusia (Aparatur), sehingga
dapat lebih efektif dan kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan

pelayanan publik. Peran aktif dari pimpinan, seluruh pejabat dan

pegawai termasuk pegawai Honorer menjadi penentu keberhasilan
reformasi birokrasi, selama ini kualitas pelayanan publik kita belum

sepenuhnya dapat diselenggarakan sesuai dengan harapan
masyarakat dan pengguna pengadilan.

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku
negatif yang ditunjukan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku

ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi, Perilaku yang sudah

menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit,
tidak inovatif, tidak peka, inkosisten, malas, feodal dan lainnya.

Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada

perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku
aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif

yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
sefektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas.

Rancangan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring) 2
menuju peningkatan kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
Palangka Raya