Page 12 - e-modul

80/PMK.03/2010). Akan tetapi, mengacu pada Pasal 15A ayat 1 UU PPN 2009, penyetoran

PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Pada akhir Masa Pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan
pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak

setempat selambat-lambatnya: 1) Tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak (Pasal 3 ayat 3 huruf a

UU KUP 2007). 2) Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pasal 15A UU
PPN 2009).

Instansi Pemerintah, badan-badan tertentu ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Pengusaha
Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut

PPN pada saat membuat surat tagihan wajib membuat Faktur Pajak dan surat setoran pajak.

Pada saat melakukan pembayaran Harga Jual atau penggantian, Pemungut Pajak tersebut
“memungut” pajak yang terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran

Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut dan melaporkannya kepada Kantor
Pelayanan Pajak setempat. SSP tersebut kemudian diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak

yang bersangkutan. Pelaporan atas penyerahan kepada pemungut tersebut di SPT masa PPN

pada masa pembayaran bukan pada saat penagihan atau penyerahan.

PENGOLAHAN DATA

Menghitung PPN

Contoh soal:

Pt. Omega merupakan PKP yang menjual elektronik di Medan. Selama Agustus 2021, Pt

Omega melakukan berbagai trasaksi sebagai berikut:

1. Penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar Rp 1.600.000
2. Penyerahan BKP, yakni barang elektronik kepada Pemerintah Kota Medan sebesar

Rp660.000 harga tersebut sudah masuk PPN.
3. Meyumbang ke sebuah Yayasan panti jompo 1 buah tv dengan harga rp2.000.000

termasuk keuntungan Rp200.000

Jawab;

Transaksi Pertama

PPN = 10% x Rp 1.600.000 = 160.000

8