Page 9 - e-modul

3. Jasa keuangan, meliputi:

• Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan dan bentu lain yang dipersamakan dengan itu

• Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana.

• Jasa penyewaan runagan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, losmen,
rumah penginapan dan lain lain.

4. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

5. Jasa boga dan catering.
6. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara

umum, meliputi jenis jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperi
pembuatan ktp.

D. PERATURAN PPN 2021

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang subjek dan objek

penerima fasilitas yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan itu
tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 yang

berlaku sejak 1 September 2021. Revisi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Terdapat beberapa revisi subjek dan objek penerima fasilitas pembebasan PPN.

1. Kontraktor Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dibebaskan dari
PPN atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan

kesatuan.

2. Gas alam yang dicairkan (liquefied natural gas) juga mendapat fasilitas
pembebasan PPN.

3. Menambahkan ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban
listrik termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

4. Memperluas definisi mesin dan peralatan pabrik termasuk unit pembangkit listrik
yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan yang memiliki izin

usaha penyediaan listrik.

5