Page 135 - Kelas X PPKn BS press
P. 135
6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut
kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur
mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam
acara kenegaraan.
7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta
sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan
DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
b. Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang
mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan
kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan
hak asal-usul. Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan
tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengakuan
keistimewaan Provinsi DIY juga didasarkan pada peranannya dalam
sejarah perjuangan nasional.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012,
keistimewaan DIY meliputi (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan,
tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, (b) kelembagaan
Pemerintah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang.
Di antara keistimewaan DIY salah satunya adalah dalam bidang tata
cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan
wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan
Hamengku Buwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati
Paku Alam yang bertahta.
Sumber: www.mosoklali.com
Gambar 4.5 Kraton Yogyakarta masih menjadi pusat kegiatan budaya Indonesia
yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domesik dan asing.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 123