Page 137 - Kelas X PPKn BS press
P. 137
bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam, dan
peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Tambahan
kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan
madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti
standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan
bandar udara umum. Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan
pemerintah kabupaten/kota.
d. Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus
yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-
provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua adalah sebagai berikut.
1) Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang
dilakukan dengan kekhususan.
2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta
pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
Sumber: www.ekbis.rmol.co
Gambar 4.7 Freeport merupakan pertambangan terbesar di dunia yang berada
di Papua. Orang Papua asli berhak untuk ikut serta dalam pertambangan ini
sebagai pegawai agar sejahtera.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 125
