Page 136 - Kelas X PPKn BS press
P. 136
c. Provinsi Aceh
Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa
dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh menerima status istimewa
pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959
yang berisi keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan pendidikan.
Kemudian nama Aceh berubah lagi menjadi Nanggroe Aceh
Darussalam (2001-2009). Nama ini diberikan ketika Aceh sedang didera
konlik berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan
Gerakan Aceh Merdeka pada masa pemerintah presiden Megawati
Soekarno putri. Nama Aceh kemudian berubah lagi menjadi “Provinsi
Aceh” sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009
Tentang Penyebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh sampai sekarang.
Sumber: www.id.wikipedia.org
Gambar 4.6 Mesjid Raya Aceh merupakan tempat kebanggaan rakyat Aceh.
Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi
penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan
syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan
hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang
124 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
