Page 71 - PPKn Kelas XI BS press

dan sebagainya). Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas
yang tidak dimiliki oleh siapa pun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris
MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI.
Dari uraian di atas, kita dapat
menggambarkan bahwa pelaksanaan Penanaman Kesadaran
Demokrasi Pancasila masih jauh dari Berkonstitusi
harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila Inti dari Demokrasi Pancasila adalah
secara murni dan konsekuen hanya demokrasi yang berlandaskan Ke­
dijadikan alat politik penguasa belaka. rakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
Kenyataan yang terjadi Demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, setiap
warga negara, termasuk kalian harus
Pancasila sama dengan kediktatoran. memperhatikan hal­hal berikut.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini 1. Tidak boleh memaksakan
kehendak kepada orang lain.
dipaparkan karakteristik Demokrasi 2. Mengutamakan musyawarah
Pancasila masa Orde Baru yang dalam mengambil keputusan
untuk kepentingan bersama.
berdasarkan pada indikator demokrasi 3. Musyawarah untuk mencapai
yang telah dikemukakan sebelumnya. mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.
Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif 4. Menghormati dan menjunjung
boleh dikatakan sangat kecil terjadi. tinggi setiap keputusan
yang dicapai sebagai hasil
Kecuali pada jajaran yang lebih rendah, musyawarah.
seperti gubernur, bupati/walikota, 5. Dengan iktikad baik dan rasa
tanggung jawab menerima dan
camat, dan kepala desa. Kalaupun ada melaksanakan hasil keputusan
musyawarah.
perubahan, selama pemerintahan Orde 6. Di dalam musyawarah
Baru hanya terjadi pada jabatan wakil diutamakan kepentingan bersama
di atas kepentingan pribadi dan
presiden, sementara pemerintahan secara golongan.
esensial masih tetap sama. 7. Musyawarah dilakukan dengan
akal sehat dan sesuai dengan hati
Kedua, rekrutmen politik bersifat nurani yang luhur.
tertutup. Rekrutmen politik merupakan 8. Keputusan yang diambil harus
dapat dipertanggungjawabkan
proses pengisian jabatan politik di secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa, menjunjung tinggi
dalam penyelenggaraan pemerintah harkat dan martabat manusia,
negara, baik untuk lembaga eksekutif nilai­nilai kebenaran dan keadilan
mengutamakan persatuan dan
(pemerintah pusat maupun daerah), kesatuan demi kepentingan
legislatif (MPR, DPR, dan DPRD) bersama.
9. Memberikan kepercayaan
maupun lembaga yudikatif (Mahkamah kepada wakil­wakil yang
Agung). Dalam negara yang menganut dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.

60 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK PPKn | 61