Page 74 - PPKn Kelas XI BS press

Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator
pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers
sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Kedua,
diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal
ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat
untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya.

Sumber: kepustakaan-presiden.pnri.go.id
Gambar 2.6 Pelantikan BJ. Habibie sebagai Presiden RI ke-3

Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat
bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang
diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila. Tentu
saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan
demokrasi parlementer tahun 1950 - 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan
jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang
memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu,
bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat dapat langsung memilih wakilnya di
lembaga legislatif dan presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak
hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan bupati/walikota)
dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari
pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk

64 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK PPKn | 65