Page 72 - PPKn Kelas XI BS press

sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan
memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik
tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem
rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah
400 orang dipilih melalui pemilihan umum. Pengisian jabatan tinggi negara seperti
Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan-jabatan lainnya
dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian
juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih
melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Sementara itu
dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal (seperti gubernur dan bupati/
walikota), masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan
pemimpin mereka. Kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh
presiden. Jelas, sistem rekrutmen seperti itu sangat bertentangan dengan semangat
demokrasi.
Ketiga, Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan
umum telah dilangsungkan sebanyak enam kali dengan frekuensi yang teratur

setiap lima tahun sekali. Tetapi, kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan
umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Pemilihan umum tidak
melahirkan persaingan yang sehat.
Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia
umum lagi, bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkait-
an erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers
sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur
tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah
pengekangan kebebasan pers terulang kembali seperti yang terjadi pada masa
Orde Lama. Beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor dicabut surat
izin penerbitannya atau dengan kata lain dibreidel setelah mereka mengeluarkan
laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan yang dilakukan oleh
pejabat-pejabat negara.
Selain itu, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah.

Pemerintah melalui kepanjangan tangannya (aparat keamanan) memberikan
ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan
Undang-Undang Subversif membuat posisi pemerintah semakin kuat karena
tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai

62 | Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK PPKn | 63