Page 106 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

2. Perintah/arahan langsung presiden
Atas risalah rapat sidang kabinet maka untuk kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan, pemrakarsa secara serta
merta dapat langsung melakukan pembahasan rancangan
peraturan presiden dengan melibatkan menteri, menteri/
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau
lembaga lain yang terkait.
37
Pertanyaan 36

Bagaimana proses perencanaan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan lainnya?
Jawaban:
Mengenai Tata Cara Perencanaan Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan Lainnya diatur pada Pasal 44 Peraturan
38
Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan
lainnya (peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-
undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bupati/walikota, kepala desa atau
yang setingkat) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan
kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing dan
disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
37 Ibid, Pasal 66
38 Ibid, Pasal 44

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 51