Page 163 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 163
Jawaban:
Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan,
lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-
undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, ataupun
berdasarkan kewenangan. Sementara itu, penjelasan peraturan
perundang-undangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia. 67
Pertanyaan 94
Bagaimana tata cara pengajuan permohonan pengundangan pera-
turan perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia?
Jawaban:
Tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan
perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No. 23 Tahun 2023 ada dua, yaitu dengan cara manual dan melalui
aplikasi e-pengundangan
Tata cara pengajuan permohonan pengundangan peraturan
perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara
67 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 149.
108 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
