Page 160 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 160
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaku-
kan penandatanganan pengundangan terhadap peraturan
yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, Menteri,
Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang diben-
tuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah
undang-undang yang akan ditempatkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia. 65
Pertanyaan 91
Peraturan perundang-undangan apa saja yang diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia?
Jawaban:
Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia: 66
4. undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
5. peraturan pemerintah;
6. peraturan presiden; dan
7. peraturan perundang-undangan lain yang menurut pera-
turan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, antara lain
peraturan Bank Indonesia, peraturan otoritas jasa keuangan,
dan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.
65 Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, BN Tahun 2023 Nomor 1100, Pasal 11.
66 Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan,, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 82
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 105
