Page 159 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum (Pasal 85 UU P3 Jo. Pasal 147 Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014). Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia maka:
1. Menteri Sekretaris Negara melakukan penandatanganan
pengundangan terhadap Peraturan Perundang-undangan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia terhadap: 63
a. undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
b. peraturan pemerintah; dan

c. peraturan presiden.
2. Menteri Hukum dan hak asasi manusia melakukan penan-
datanganan pengundangan terhadap peraturan perun-
dang-undangan lain yang menurut peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Contoh:
64
a. peraturan Bank Indonesia;
b. peraturan otoritas jasa keuangan; dan

c. peraturan badan pemeriksa keuangan.

63 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun
2022 Nomor 143, TLN Nomor 6801, Pasal 85.
64 Ibid, Pasal 85 ayat (2).

104 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT