Page 185 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Jawaban:
1. Syarat dan isi permohonan pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi: Permohonan sekurang-kurangnya
harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permo-
honan; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitu-
sionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu undang-
undang atau Perppu dapat mengajukan permohonan pengu-
jian undang-undang atau Perppu terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah
Konstitusi (judicial review) sebagai Pemohon, yaitu: 71
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.
Adapun yang dimaksud dengan hak konstitusional
adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dan/atau

71 Ibid, Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

130 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT