Page 183 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang di Mahkamah Agung. (vide Penjelasan
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 51 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang).
Khusus untuk pengujian formil terhadap undang-undang,
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/
PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan
waktu atau tenggang suatu undang-undang dapat diuji secara
formil yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang
dimuat dalam lembaran negara. Contoh praktek pengujian formil
di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam putusan Nomor 27/
PUU-VII/2009 dan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Pertanyaan 119
Pada bagian mana dari suatu peraturan perundang-undangan yang
dapat dilakukan pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi/Mahkamah
Agung?

Jawaban:
1. Pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah
Konstitusi dilakukan pada bagian “materi muatan dalam
ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang” yang diang-
gap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 51 ayat (3)

128 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT