Page 184 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi). Hal terse-
but termasuk apabila norma suatu pasal atau ayat mengan-
dung penjelasan ataupun lampiran. Beberapa contoh peng-
ujian di Mahkamah Konstitusi di mana pemohon menguji
penjelasan dan lampiran antara lain sebagai berikut.
a. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/
PNPS/1965 serta norma Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat
2, Penjelasan Pasal 3 huruf g dan Penjelasan Pasal 18
ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (Putusan
79/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi).
b. Pasal dan Lampiran undang-undang, (Putusan 11/
PUU-XVII/2019 tentang pengujian norma Pasal 3 ayat
(2) beserta Lampiran Peta Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru
Selatan Di Provinsi Maluku).
2. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang dilakukan terhadap materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang yang dimohonkan uji materiil diang-
gap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil).

Pertanyaan 120
Apakah syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perun-
dang-undangan?

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 129