Page 179 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 179
Jawaban:
Lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap pera-
turan perundang-undangan, yaitu:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini juga disebut
sebagai Constitutional Review; dan
2. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian pera-
turan perundang-undangan di bawah undang-undang terha-
dap undang-undang.
Pertanyaan 115
Apakah dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
1. Dasar hukum pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di
Mahkamah Konstitusi, yaitu:
a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi;
d. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
124 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
