Page 192 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk
pdf. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum.
3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan
tertulis pemohon dengan salinan digitalnya seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1), mahkamah
menggunakan permohonan tertulis pemohon.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PMK Nomor 2
Tahun 2021 yaitu sebagai berikut.

1) Permohonan yang diajukan secara daring (online),
namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Panitera melakukan
konfirmasi kepada pemohon mengenai kesung-
guhan untuk mengajukan permohonan termasuk
untuk melengkapi permohonan.
2) Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan pemohon bersung-
guh-sungguh untuk mengajukan permohonan,
Panitera memproses dan mencatat permohonan
dalam e-BP3.
2. Syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perun-
dang-undangan di Mahkamah Agung
Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa:

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung seku-
rang-kurangnya harus memuat:

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 137