Page 193 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permo-
honan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian pera-
turan perundang-undangan dianggap berten-
tangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi; dan/atau

2) pembentukan peraturan perundang-undangan
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Selanjutnya secara teknis mengenai pengajuan permo-
honan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 1 Tahun
2011) yaitu:

Ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011 berbunyi
sebagai berikut:
a. Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah
Agung dengan cara:

1) Langsung ke Mahkamah Agung; atau
2) Melalui pengadilan negeri yang membawahi wila-
yah hukum tempat kedudukan pemohon;
b. Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu pera-
turan perundang-undangan yang diduga bertentangan
dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat
lebih tinggi.

c. Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keper-
luan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan

138 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT