Page 197 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Pertanyaan 122
Siapa saja pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (legal stan-
ding) untuk mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang di Mahkamah Agung?
Jawaban:

Pemohon merupakan subjek hukum yang diakui oleh hukum
dan peraturan perundang-undangan. Terhadap subjek hukum
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi serta PMK Nomor 2 Tahun 2021. Sedangkan terhadap
subjek hukum pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Perma
Nomor 1 Tahun 2011.
1. Pemohon pengujian undang-undang ke Mahkamah
Konstitusi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seba-
gaimana dikutip dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun
2021, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang meng-
anggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

142 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT