Page 202 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Presiden/
pemerintah dalam memberikan keterangan di muka persidangan
Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh Menteri Hukum dan
menteri/pejabat setingkat menteri yang ditunjuk dalam surat
kuasa khusus yang ditetapkan oleh presiden.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016
tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah
Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah, Menteri Hukum,
menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk dalam
surat kuasa khusus dapat mensubdelegasikan dengan memberi-
kan surat kuasa substitusi kepada pejabat pimpinan tinggi madya
atau pejabat setingkat eselon I dan pejabat lainnya untuk hadir
di persidangan. Khusus untuk pembacaan keterangan presiden
dilakukan oleh Menteri Hukum selaku koordinator penanganan
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, menteri
lain yang ditunjuk oleh presiden, pejabat setingkat menteri, atau
pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi beserta perubahannya tidak mengatur adanya pihak
termohon dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi. Oleh karenanya keberadaan Presiden/pemerintah
bukanlah selaku para pihak dalam persidangan. Kehadiran
Presiden/pemerintah pada sidang pengujian undang-undang
di Mahkamah Konstitusi adalah apabila Mahkamah Konstitusi
memanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi mengatur: “Mahkamah Konstitusi dapat
meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 147