Page 205 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jawaban
72
termohon adalah keterangan resmi pemerintah terhadap permo-
honan pengujian Peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang di Mahkamah Agung.
73
Keterangan presiden atau jawaban termohon setidaknya
memuat hal-hal sebagai berikut yaitu:
1. judul;
2. pembukaan, pada bagian ini memuat identitas kuasa presiden
yang menyampaikan keterangan presiden (untuk perkara
pengujian di Mahkamah Konstitusi) atau jawaban termohon
(untuk perkara pengujian di Mahkamah Agung);
3. pokok permohonan, menguraikan poin-poin permohonan
yang diajukan pemohon;
4. kewenangan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung;
5. kedudukan hukum (legal standing) pemohon, bagian ini
berisi uraian mengenai penilaian pemerintah terhadap kedu-
dukan hukum (legal standing) pemohon. Dapat saja pemerin-
tah tidak melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum
(legal standing) pemohon, namun menyerahkannya langsung
kepada majelis hakim untuk menilai;
6. keterangan presiden atau jawaban termohon atas materi pera-
turan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;
7. petitum, bagian ini pemerintah menyampaikan kesimpulan
atau hal-hal yang dimohonkan oleh pemerintah kepada maje-
lis hakim sebagai tindak lanjut atas uraian keterangan atau
jawaban termohon; dan

72 Indonesia, Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan
Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 100 Tahun 2016, LN Tahun 2016 Nomor 256, Pasal 1 angka 2
73 Ibid, Pasal 1 angka 4

150 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT