Page 210 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2
Tahun 2021, menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan
permohonan yang berbeda.
Contoh:

Dalam Perkara Nomor 24/PUU-X/2012 terkait dengan zat adiktif
dalam tembakau, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan
para Pemohon ne bis in idem karena pada hakikatnya alasan-
alasan para Pemohon sama dengan permohonan sebelumnya,
sebagaimana termuat dalam Perkara Nomor 19/PUU-VIII/2010
dan Perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010. Sebaliknya, dalam
Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Antasari
Azhar dkk. terkait dengan persyaratan pengajuan peninjauan
kembali (PK), Mahkamah Konstitusi menyatakan meskipun Pasal
268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pernah
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus,
tetapi dasar pengujiannya berbeda sehingga permohonan para
Pemohon dinyatakan tidak ne bis in idem.
Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir sehingga putusannya bersifat final (Pasal 10 ayat (1)
UU MK). Dengan demikian tidak ada upaya hukum lain yang
dapat ditempuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Demikian juga Putusan Mahkamah Agung terhadap Uji Materi
Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang tidak

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 155