Page 208 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

dimintai keterangannya, tetapi tetap memerlukan jawaban dari
termohon dan/atau ahli secara tertulis sebagai pertimbangan
untuk memutuskan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perma
Nomor 1 Tahun 2011, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan
dalam persidangan, Mahkamah Agung mengirimkan salinan
permohonan pengujian kepada termohon (pembentuk peraturan)
untuk dalam waktu 14 hari memberikan jawaban. Jawaban termo-
hon tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan bagi majelis
hakim agung dalam menetapkan putusan.

Pertanyaan 127

Bagaimana sifat putusan atas pengujian peraturan perun-
dang-undangan?
Jawaban:
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi seba-
gaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa putusan pengujian
peraturan perundang-undangan bersifat final.

Yang dimaksud final yaitu putusan Mahkamah Konstitusi
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan
dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final
dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini
mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).
Sifat mengikat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum ini
juga diartikan sebagai melekatnya sifat erga omnes yaitu putusan
berlaku untuk seluruh warga negara, bukan hanya untuk Pemohon

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 153