Page 207 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Pada persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi, penerapan asas audi et alteram partem secara tegas
diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa
Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali
rapat permusyawaratan hakim. Dalam konteks ini, Mahkamah
akan memanggil pemohon dan pihak lain yang diperlukan untuk
dimintai keterangannya antara lain Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan/atau Presiden. Mahkamah Konstitusi juga dapat meminta
keterangan saksi dan ahli. Dalam persidangan tersebut masyara-
kat umum juga dapat hadir menyaksikan jalannya persidangan.
Pada pengujian peraturan perundang-undangan di
Mahkamah Agung, undang-undang tentang Mahkamah Agung
secara khusus memang tidak memuat aturan tentang keterbu-
kaan persidangan ini, tetapi juga tidak mengecualikannya. Pasal
31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung memberikan batasan waktu 14 (empat
belas) hari kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan. Terkait hal ini, Mahkamah
Konstitusi, dalam putusannya Nomor 85/PUU-XVI/2018 jo
Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa karena
keterbatasan waktu penyelesaian pemeriksaan selama 14 hari
yang mengakibatkan persidangan di Mahkamah Agung tidak
dapat dilakukan dengan menghadirkan secara langsung para
pihak yang berperkara.
Pada praktiknya, dengan alasan keterbatasan waktu terse-
but, hakim tidak memanggil para pihak secara langsung untuk

152 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT