Page 204 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Dalam hal Mahkamah Konstitusi perlu memanggil presiden
untuk dimintai keterangannya, presiden dapat memberikan kuasa
kepada pejabat pemerintah di bawahnya.
Berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah
Konstitusi telah membuka kesempatan bagi Presiden untuk tidak
hadir sendiri di persidangan. Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) berbu-
nyi: Presiden dapat memberi kuasa kepada menteri yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri,
dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat
memberi kuasa substitusi kepada:

1. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I;dan/
atau
2. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II.
Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2021,
presiden atau pemegang kuasa/kuasa subtitusi dapat mengikuti
seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dan wajib hadir
sekurang-kurangnya satu kali untuk setiap perkara, dalam hal
Mahkamah memerlukan dan memanggilnya.

Pertanyaan 125
Hal apa saja yang harus termuat dalam keterangan presiden atau
jawaban termohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan
di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung?
Jawaban:

Keterangan presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik
secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 149