Page 201 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 201
Pertanyaan 123
Bagaimana suatu permohonan dapat dikatakan kabur atau tidak jelas
(obscuur libel)?
Jawaban:
Suatu permohonan dapat dikatakan kabur (obscuur libel)
apabila uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan
dan/atau alasan permohonan (posita) tidak cukup kuat, tidak
jelas atau dinilai tidak memiliki argumentasi yang cukup kuat.
Alasan permohonan atau posita tidak jelas dapat terjadi dalam hal
pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahan
konstitusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan
ketentuan yang dimohonkan pengujian.
Permohonan dikatakan kabur juga dapat terjadi apabila
uraian alasan permohonan berbeda atau tidak berkorelasi dengan
petitum (hal-hal yang dimintakan untuk diputus) dalam permo-
honan. Permohonan yang dinyatakan oleh hakim sebagai permo-
honan yang tidak jelas/kabur atau obscuur libel dapat mengakibat-
kan putusan berupa tidak diterimanya permohonan pengujian.
Pertanyaan 124
Bagaimana kedudukan presiden/pemerintah pada proses persi-
dangan di Mahkamah Konstitusi? Apakah presiden/pemerintah
selaku pembentuk undang-undang perlu hadir dalam persidangan
di Mahkamah Konstitusi?
Jawaban:
Kedudukan presiden/pemerintah pada proses persidangan di
Mahkamah Konstitusi merupakan pihak yang dapat dimintai
keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi terkait adanya peng-
ujian suatu undang-undang. Presiden/pemerintah wajib hadir
146 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT