Page 200 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

perseorangan dan non-government organization (NGO) atau
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengajukan
permohonan pengujian undang-undang dengan pertim-
bangan, antara lain sebagai berikut.
“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan
warga negara Indonesia terutama pembayar pajak (tax payer,
vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan
NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang
demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah,
lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap
memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan
pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”.
2. Pemohon pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang ke Mahkamah Agung.
Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahmakah Agung
diatur mengenai pemohon yang mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian pera-
turan perundang-undangan di bawah undang-undang terha-
dap undang-undang di Mahkamah Agung yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang; atau
c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 145