Page 203 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/
atau presiden.”
Pada praktiknya sebagian besar perkara pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi selalu melibatkan presiden/
pemerintah untuk dimintai keterangannya. Walaupun begitu,
untuk beberapa permohonan dan Mahkamah Konstitusi berpen-
dapat permasalahan yang dimohonkan sudah cukup jelas, persi-
dangan dilakukan tanpa menghadirkan pembentuk undang-
undang dan pihak terkait dalam sidang pleno.
Pelibatan presiden dalam perkara pengujian konstitusional
ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain sebagai
berikut.

1. Karena undang-undang yang diuji dibuat Dewan Perwakilan
Rakyat bersama presiden.
2. Pada praktiknya presiden berperan penting dalam proses
perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan
suatu undang-undang. Sejauh ini Presiden juga lebih banyak
berinisiatif dalam penyusunan rancangan undang-sundang
yang disebabkan antara lain karena adanya kebutuhan riil
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, presi-
den dianggap mengetahui latar belakang, maksud dan tujuan
dibentuknya undang-undang.
3. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yaitu
pelaksana undang-undang sehingga dianggap perlu untuk
memberikan keterangan terkait implementasi dari undang-
undang yang menjadi pokok permohonan.

148 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT