Page 206 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

8. penutup yang berisi nama pejabat dan tandatangan. 74
Uraian mengenai hal apa saja yang harus termuat dalam
keterangan presiden atau jawaban termohon pada dasarnya tidak
diatur baik dalam hukum acara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konsitusi maupun peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Oleh karena itu,
mengenai hal-hal yang perlu dimuat serta format keterangan/
jawaban, ini sepenuhnya menjadi kebijakan presiden/pemerin-
tah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100
Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di
bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pertanyaan 126
Bagaimana sifat sidang pengujian undang-undang di Mahkamah
Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang di Mahkamah Agung?

Jawaban:
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “semua sidang peme-
riksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-
undang menentukan lain.” Keterbukaan pemeriksaan persidangan
digunakan dalam rangka memenuhi salah satu asas peradilan yaitu
audi et alteram partem yang berarti bahwa hakim harus membe-
rikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar
dalam persidangan. Majelis pemeriksa juga dapat untuk menda-
tangkan saksi dan ahli untuk memperkuat pertimbangan putusan.

74 Ibid, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2).

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 151