Page 211 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 211

dapat diajukan peninjauan kembali (Pasal 9 Perma Nomor 1
                Tahun 2011).

            Pertanyaan 129

            Bagaimana jika suatu undang-undang sedang dalam proses pengujian
            di Mahkamah Konstitusi, sementara peraturan pelaksanaannya juga
            sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Agung?
                Jawaban:
                Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
                tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Pengujian Peraturan
                Perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang
                dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-
                undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang
                dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan
                Mahkamah Konstitusi.”

                    Dalam amar putusan register 93/PUU-XV/2017, Mahkamah
                Konstitusi menyatakan “Sepanjang mengenai kata dihentikan
                dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
                Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
                hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan
                perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang
                dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila
                undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut
                sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada
                putusan Mahkamah Konstitusi.
                    Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menya-
                takan kata “dihentikan” membuka peluang ditafsirkan untuk
                dijatuhkannya putusan akhir berupa permohonan tidak dapat
                diterima. Sehubungan dengan hal demikian, keberadaan kata




         156            BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216