Page 213 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 213
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung
ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi
dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses peng-
ujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah
Konstitusi.
Contoh:
Pemberhentian sementara tindak lanjut gugatan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Legislatif oleh Mahkamah Agung yang
berdasar atas perintah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang
menjadi batu uji masih dalam proses judicial review di Mahkamah
Konstitusi.
Pertanyaan 130
Apa yang dimaksud dengan dissenting opinion? Bagaimana status
putusan dalam hal terdapat dissenting opinion?
Jawaban:
Secara harfiah dissenting opinion diartikan pendapat berbeda.
Dissenting opinion dalam peradilan pengujian peraturan perun-
dang-undangan dapat diartikan sebagai pendapat/putusan
seorang atau lebih hakim Mahkamah Konstitusi/Mahkamah
Agung yang berbeda dari mayoritas hakim dalam suatu majelis.
Pada dasarnya suatu putusan pengadilan diambil berdasarkan
sidang permusyawaratan hakim untuk mencapai permufakatan.
Namun, undang-undang membuka kemungkinan dalam hal tidak
158 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT