Page 209 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

saja. Dalam Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan bahwa
“Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat
diajukan Peninjauan Kembali”.

Pertanyaan 128

Apakah suatu norma peraturan perundang-undangan yang telah diuji
dan diputus baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah
Agung dapat diajukan pengujiannya kembali?
Jawaban:
Suatu norma yang telah dilakukan pengujian dan telah diputus
oleh mahkamah tidak dapat diajukan pengujiannya kembali
karena berlakunya asas Ne Bis in Idem. Ne Bis In Idem disebut
juga excpite van gewijsde zaak yang berarti bahwa sebuah perkara
dengan obyek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berke-
kuatan tetap/yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh
badan peradilan yang berwenang. Dalam praktik peradilan, terha-
dap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua
kalinya dengan maksud demi kepastian bagi pencari keadilan
dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Penerapan asas ne bis in idem dalam pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 60 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang menentukan bahwa terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah
diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun, ayat
(2) dalam pasal tersebut memberikan pengecualian untuk dapat
mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang jika

154 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT