Page 273 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebu-
tuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. 87
Contoh:
1. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas).
2. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Pertanyaan 173
Apakah batasan pengertian atau defenisi yang dikutip kembali dalam
ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan harus sama dengan
batasan pengertian atau definisi peraturan perundang-undangan yang
mendelegasikannya?

Jawaban:
Jika suatu batasan pengertian atau defenisi perlu dikutip kembali
dalam ketentuan umum suatu pelaksanaan, rumusan batasan
pengertian atau defenisi dalam peraturan pelaksanaan harus sama
dengan rumusan batasan pengertian atau defenisi yang diatur
dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan secara lebih
khusus dalam peraturan pelaksanaan yang menyebabkan istilah
yang diambil dari undang-undang menjadi tidak sesuai, penye-
suaian terhadap kebutuhan pengaturan secara lebih khusus
tersebut dirumuskan dalam ketentuan pasal lain dari peraturan

87 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor
12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, butir 104 Lampiran II.

218 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT