Page 274 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, tidak mengubah batasan
pengertian atau definisi dalam peraturan perundang-undangan
yang mendelegasikannya.

Pertanyaan 174

Apakah definisi atau batasan pengertian dalam suatu peraturan perun-
dang-undangan dapat mengutip kembali dengan mengacu pada pera-
turan perundang-undangan lain?
Jawaban:
Definisi atau batasan pengertian disarankan untuk mengutip
kembali bunyi definisi atau batasan pengertian yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang akan diacu.

Dalam hal untuk menghindari definisi atau batasan peng-
ertian peraturan perundang-undangan yang diacu mengalami
perubahan maka definisi atau batasan pengertian dapat mengacu
pada peraturan perundang-undangan lain yang setingkat atau
lebih tinggi.
Definisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diku-
tip kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian di Pasal 1 angka 19 dan angka 20 sebagai berikut:
1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang keku-
asaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. emerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota,
serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara peme-
rintahan daerah.

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 219