Page 352 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

2. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya
peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersang-
kutan. 119
Dalam hal terdapat konsekuensi/implikasi hukum seba-
gai akibat dilakukannya pencabutan suatu peraturan perun-
dang-undangan maka perlu diatur suatu norma yang memuat
mengenai alasan hukum/konsekuensi hukum akibat dari penca-
butan tersebut. Dengan demikian, dalam peraturan perun-
dang-undangan tentang pencabutan dapat dimuat lebih dari
dua pasal.

Contoh Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Undang-undang ini
terdiri atas tiga pasal sebagai berikut.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Keputusan yang telah ditetapkan oleh Komite Stabilitas Sistem
Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
tetap sah dan mengikat.

119 Ibid, butir 227.

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 297