Page 347 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 347
perundang-undangan, gunakan kalitam “Ketentuan menge-
nai … diatur dalam …”
Contoh:
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
Pasal 16A
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tahapan
evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di
wilayah Ibu Kota Nusantara diatur dalam peraturan peme-
rintah.
Pertanyaan 241
Dapatkah suatu peraturan perundang-undangan ditetapkan seba-
gai pelaksanaan atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perun-
dang-undangan?
Jawaban:
Suatu peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai
pelaksanaan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan,
baik yang setingkat maupun lebih tinggi.
Contoh:
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah yang melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
292 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT