Page 347 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 347

perundang-undangan, gunakan kalitam “Ketentuan menge-
                    nai … diatur dalam …”
                    Contoh:
                    UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023
                    TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
                    NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
                    Pasal 16A

                    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tahapan
                    evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di
                    wilayah Ibu Kota Nusantara diatur dalam peraturan peme-
                    rintah.

            Pertanyaan 241

            Dapatkah suatu peraturan perundang-undangan ditetapkan seba-
            gai pelaksanaan atau delegasi dari dua atau lebih peraturan perun-
            dang-undangan?
                Jawaban:
                Suatu peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai
                pelaksanaan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan,
                baik yang setingkat maupun lebih tinggi.

                Contoh:
                Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
                Daerah yang melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-
                Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
                Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
                tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
                Pemerintahan Daerah, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang
                Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.





        292             BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352