Page 342 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 342

B.  HAL-HAL KHUSUS
            PENDELEGASIAN KEWENANGAN
            Pertanyaan 234
            Apa yang harus dimuat dalam perumusan norma pendelegasian
            kewenangan mengatur?

                Jawaban:
                Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan
                tegas: 112
                1.  ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
                2.  jenis peraturan perundang-undangan.
                Contoh:

                Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kepalang-
                merahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan
                peraturan pemerintah.
                Keterangan:
                Ruang lingkup materi muatan yang diatur adalah penyeleng-
                garaan kepalangmerahan, sedangkan jenis peraturan perun-
                dang-undangan adalah peraturan pemerintah.


            Pertanyaan 235
            Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan
            kepada peraturan perundang-undangan yang setingkat?

                Jawaban:
                Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
                dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada
                peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 113

                 112 Ibid, butir 200 Lampiran II.
                 113 Ibid, butir 198 Lampiran II.



                           TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN           287
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347