Page 344 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 344
kepada peraturan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, atau
pejabat yang setingkat. 115
Pertanyaan 237
Kewenangan apa yang dapat didelegasikan secara langsung kepada
Direktur Jenderal atau pejabat yang setingkat?
Jawaban:
Kewenangan yang dapat langsung didelegasikan kepada Direktur
Jenderal atau pejabat yang setingkat adalah kewenangan selain
yang bersifat pengaturan. Pendelegasian kewenangan selain yang
bersifat pengaturan hanya dapat diberikan oleh peraturan perun-
dang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-
undang. 116
Contoh:
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014:
“Menteri atau pejabat yang ditunjuk menandatangani pengun-
dangan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi
yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau peme-
rintah atas perintah undang-undang, ataupun berdasarkan kewe-
nangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah pera-
turan perundang-undangan tersebut.”
Pertanyaan 238
115 Ibid, butir 213 Lampiran II.
116 Ibid, butir 214 Lampiran II.
TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 289
