Page 348 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

PENYIDIKAN
Pertanyaan 242

Apakah setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, pera-
turan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota harus
selalu didahului dengan ketentuan penyidikan?
Jawaban:
Setiap ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, pera-
turan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota
tidak harus selalu didahului dengan ketentuan penyidikan. Pada
dasarnya ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyi-
dik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, Peraturan
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 118
Yang perlu dipertimbangkan ketika merumuskan ketentuan
penyidikan adalah:

1. apakah memang diperlukan adanya pemberian kewenangan
penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil selain
penyidik umum?; dan
2. apakah penyidikan atas pelanggaraan terhadap ketentuan
undang-undang tidak cukup/tidak bisa dilakukan oleh penyi-
dik umum?
Dalam hal suatu penyidikan tidak memerlukan keahlian yang
bersifat spesifik/khusus maka penyidikan cukup dilakukan oleh
penyidik umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Dengan demikian, tidak perlu dirumuskan keten-
tuan penyidikan dalam undang-undang.

118 Ibid, butir 218 Lampiran II.

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 293