Page 345 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 345
Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan dapat diatur
dalam satu jenis peraturan pelaksanaan?
Jawaban:
Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, materi
muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam satu peraturan
pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mende-
legasikan, dirumuskan dengan menggunakan kalimat “(jenis
peraturan perundang-undangan) … tentang peraturan pelaksa-
naan ...” 117
Contoh:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 (hanya satu-satu-
nya Peraturan Presiden Pelaksanaan Undang-Undang 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, sedangkan ada juga Peraturan Pemerintah
Pelaksanaan dari UU P3).
Pertanyaan 239
Dalam hal telah terdapat peraturan pemerintah tentang peraturan
pelaksanaan undang-undang yang merupakan satu-satunya peraturan
pemerintah pendelegasian dari undang-undang, dapatkah dibentuk
peraturan pemerintah lainnya yang terpisah yang juga merupakan
pelaksanaan materi muatan dari undang-undang tersebut?
Jawaban:
Dalam hal terdapat materi muatan lain dari undang-undang yang
perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, materi
117 Ibid, butir 206 Lampiran II.
290 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT