Page 343 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan
kepada peraturan perundang-undangan yang setingkat terbatas
pada:
1. undang-undang kepada undang-undang yang lain;
2. dari peraturan daerah provinsi kepada peraturan daerah
provinsi yang lain; atau
3. dari peraturan daerah kabupaten/kota kepada peraturan
114
daerah kabupaten/kota yang lain.
Selain itu, perlu diperhatikan pendelegasian ke peraturan
perundang-undangan yang setingkat pada butir 199 tersebut
hanya dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang yang sama. Contoh pendelegasian kewenangan undang-
undang kepada undang-undang adalah “Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
memerintahkan pengaturan mengenai rumah susun diatur
dengan undang-undang”.

Pasal 46
Ketentuan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan
undang-undang.

Pertanyaan 236
Apakah peraturan perundang-undangan dapat mendelegasikan kewe-
nangan mengatur ke peraturan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal,
atau pejabat yang setingkat?
Jawaban:

Pada dasarnya pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu
peraturan perundang-undangan tidak boleh didelegasikan

114 Ibid, butir 199 Lampiran II.

288 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT