Page 377 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5051) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan tidak berlaku sejak keputusan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 4 Maret 2010.

Pasal 3
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sementara Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan
wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan tanggal
4 Maret 2010 tetap sah dan mengikat.
Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pertanyaan 268
Bagaimana teknik merumuskan konsiderans rancangan undang-
undang atau Rancangan Peraturan Presiden mengenai pengesahan
perjanjian internasional? Bagaimana contohnya?

322 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT