Page 382 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan
pembentukan peraturan presiden mengenai ratifikasi perjan-
jian internasional dan undang-undang tentang perjanjian
internasional.
Perhatikan butir 28 dan butir 38 Lampiran II UU P3.
Contoh:
Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; (dasar kewenangan)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012); (peraturan
perundang-undangan yang memerintahkan)
3. Undang-undang yang memerintahkan. (jika ada)

Pertanyaan 270

Dalam hal suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi meng-
alami perubahan, apakah harus mengubah undang-undang atau
peraturan presiden yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut
atau membuat undang-undang atau peraturan presiden baru?
Jawaban:
1. Dalam hal perjanjian internasional yang telah diratifikasi
melalui undang-undang atau peraturan presiden mengalami
perubahan maka dibentuk undang-undang atau ditetapkan
peraturan presiden yang meratifikasi perjanjian internasional
baru.

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 327