Page 381 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

of Micronesia on Exemption of Visa Requirements for
Holders of Diplomatic and Service Passports);

Pertanyaan 269

Bagaimana teknik merumuskan dasar hukum undang-undang atau
Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Internasional?
Jawaban:
1. Rumusan dasar hukum undang-undang pengesahan
Perjanjian Internasional yaitu dengan mencantumkan
ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan
pembentukan undang-undang mengenai ratifikasi perjan-
jian internasional dan undang-undang yang memerintahkan
pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai
pengesahan perjanjian internasional.
Perhatikan butir 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 Lampiran II
UU P3.

Contoh:
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Rumusan dasar hukum Peraturan Presiden Pengesahan
Perjanjian Internasional yaitu dengan mencantumkan

326 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT