Page 394 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

2. mengecualikan ketentuan yang umum; atau
3. melengkapi ketentuan yang umum, namun masih mendasar-
kan pada asas-asas yang ada dalam ketentuan umum tersebut.
Contoh:
1. KUHPerdata (bersifat “umum”) dan KUHDagang (bersifat
“khusus”).
2. Undang-undang umum perpajakan (bersifat “umum”) dan
undang-undang turunannya (bersifat “khusus”).
3. Undang-undang kekuasaan kehakiman (bersifat “umum”)
dan undang-undang turunannya (bersifat “khusus”).

TEKNIK PENGACUAN

Pertanyaan 280
Apakah pengacuan dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak
setelah pasal atau ayat yang bersangkutan?

Jawaban:
Pengacuan tidak dapat dilakukan ke pasal atau ayat yang terletak
setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.
Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam butir 279 Lampiran
II UU P3 yang menyatakan untuk menghindari pengacuan ke
pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersang-
kutan.

Pertanyaan 281
Bagaimana contoh perumusan pengacuan terhadap ketentuan pasal
yang memuat norma tabulasi?
Jawaban:
Perumusan pengacuan terhadap ketentuan pasal yang memuat
norma tabulasi sebagaimana contoh di bawah ini.

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 339