Page 392 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 392

participle dari kata “mutare”. Kata “mutatis” merupakan bentuk
                passive perfect participle yang artinya “telah diubah”, sedangkan
                kata “mutandis” merupakan bentuk future passive participle yang
                artinya “akan diubah”. Istilah mutatis mutandis berarti “dengan
                mempertimbangkan atau membolehkan perubahan yang harus
                dilakukan” (taking into consideration or allowing for the changes
                that must be made) penerapan mutatis mutandis dapat dilakukan
                terhadap pengaturan terhadap suatu hal berlaku juga terhadap
                hal yang diatur, kemudian dengan perubahan seperlunya (Brian
                David Mogck, Writing To Reason: A Companion for Philosophy
                Studentts and Instructors, 2008).
                    Dengan penjelasan lain, mutatis mutandis berarti necessary
                changes having made (perubahan-perubahan yang diperlukan
                telah dibuat) atau with necessary changes in points of details,
                meaning that matters or things are generally the same, but to be
                altered when necessary (dengan perubahan-perubahan yang diper-
                lukan mengenai rinciannya, yang berarti hal-hal yang telah dise-
                butkan pada dasarnya sama, namun diubah apabila diperlukan).
                    Mutatis mutandis dipakai dalam teknik penyusunan pera-
                turan perundang-undangan. Sebagai contoh, Pasal 63 Peraturan
                Presiden Nomor 87 Tahun 2014 berbunyi: “Ketentuan mengenai
                tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang sebagai-
                mana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 berlaku
                secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan rancangan
                peraturan pemerintah, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud
                dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a.” Ini berarti bahwa ketentuan
                pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonke-
                menterian, rapat panitia antarkementerian, dan/atau antarnon-
                kementerian, serta ketentuan mengenai pengharmonisasian,





                           TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN           337
   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397