Page 79 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 79

d.  saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

            Pertanyaan 11

            Materi muatan tentang apa saja yang harus diatur dalam undang-
            undang?
                Jawaban:
                Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU P3 materi muatan yang harus
                diatur dengan undang-undang berisi:

                1.  Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang
                    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                2.  Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-
                    undang;
                3.  Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
                4.  Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu”
                    adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat
                    yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
                    dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian terse-
                    but mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
                    undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
                5.  Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
                6.  Yang dimaksud dengan “tindak lanjut atas putusan Mahkamah
                    Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi
                    mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-
                    Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
                7.  Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
                8.  Menurut Maria Farida Indrati Suprapto, materi muatan dari
                    Undang-Undang Indonesia yaitu yang mengatur hal-hal
                    mengenai: 18
                 18 Suprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Jilid
            I, (Jakarta: Kanisius, 2007) Hal 234.



         24             BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84