Page 83 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

undang-undang atau peraturan pemerintah secara tegas maupun
tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
23
Peraturan presiden untuk menjalankan undang-undang
adalah “sepanjang diperlukan” dan tidak menyimpang dari materi
yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Dengan
demikian, terdapat “kewenangan yang bersifat diskresi” (disc-
retionaire bevoegdheid) presiden untuk menetapkan peraturan
presiden, asalkan regulasi itu memang diperlukan oleh presi-
den sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas umum
pemerintahan, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden memegang “kekuasaan
pemerintahan”.
Yang dimaksud dengan, baik secara tegas maupun tidak tegas
diperintahkan pembentukannya berarti bahwa pendelegasian
pengaturan lebih lanjut dari pasal atau ayat undang-undang atau
peraturan pemerintah boleh dinyatakan, baik secara tegas maupun
tidak tegas (tersirat) sehingga terbuka kewenangan diskresi (disc-
retionaire bevoegdheid) presiden untuk menafsirkan “delegasi yang
tidak tegas itu”.
24
Dengan demikian, seharusnya titik berat pendelegasian
pengaturan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan
pemerintah adalah dengan peraturan presiden, bukan secara
langsung mendelegasikan kepada peraturan lembaga di bawah
presiden seperti menteri/kepala lembaga pemerintah nonkemen-
terian. Pendelegasian yang cenderung kepada peraturan menteri/
lembaga pemerintah nonkementerian menyebabkan kontrol
(pengawasan) presiden terhadap produk legislasi menjadi terbatas.

23 Ibid.
24 Suprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Opcit, hlm237

28 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT