Page 84 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pera-
turan peraturan perundang-undangan secara signifikan sehingga
menimbulkan masalah obesitas peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 15

Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan menteri, peraturan
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan peja-
bat yang setingkat?
Jawaban:
Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada
menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau
pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan
yang bersifat teknis administratif. 25

Selain hal tersebut, peraturan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan
menteri mengatur terperinci atau detail dan yang sangat sering
berubah, materi muatan yang tidak melampaui kewenangan-
nya, dan tidak mengatur lintas kewenangan dengan menteri/
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat
yang setingkat lain.
Fungsi dari peraturan menteri sesuai dengan Pasal 17
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah sebagai berikut. 26
1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya.
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam
peraturan presiden.

25 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor
12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, butir 211 Lampiran II.
26 Suprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Opcit, hlm...

PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 29